AKTUALISASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILU DI INDONESIA

Sukimin Sukimin, Subaidah Ratna Juita

Abstract


Bawaslu merupakan Lembaga yang berperan dalam strategi pengawalan pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Tugas Bawaslu mengatur pelaksanaan, mengupayakan sistem pencegahan (preventif) untuk menekan adanya bentuk pelanggaran. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. hasil penelitian menjelaskan bahwa aktualisasi bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih memiliki kendala yang perlu diperbaiki dengan adanya ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis yang diterbitkan oleh para penyelenggara di level pusat. Adapun factor pendorong Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yaitu peningkatan terhadap kedudukan dan  fungsional Bawaslu. Sedangkan Faktor Penghambat Bawaslu yaitu belum memiliki strategi khusus untuk mencegah politik transaksional. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilusebelumnya. Kualitas sumber daya manusia masih dirasa kurang sehingga perlu adanya penguatan kelembagaan. Kurangnya informasi tentang Pemilu dan pengawasan Pemilu serta rendahnya kemampuan teknis masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu, merupakan akibat dari adanya ketidak seimbangan antara partisipasi masyarakat di Indonesia.

Kata Kunci : Bawaslu, pelanggaran, Pemilu.


Full Text:

PDF

References


Abd. Muni. 2022. Desain Lembaga Peradilan Khusus dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Pemilu Berkeadilan di Indonesia. Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 2 (2)

Ahmad Sadzali. 2022. Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. As-Siyasi : Journal of Constitutional Law, Vol. 2 (2)

Ahsanul Minan. 2023. Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. Jurnal Al-Wasath Vol.4 (1)

Aras Firdaus. 2022. Money politics dalam pemilihan umum oleh badan pengawasan pemilihan umum: pengawasan tindak pidana pemilu. Justiqa/Vol.02, (1)

Benni Erick. 2022. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 5, (2)

Cristhoper Sinaga. 2021. Analisis terhadap peranan badan pengawas pemilu analisis terhadap peranan badan pengawas pemilu dalam menangani kampanye hitam pada pemilihan dalam menangani kampanye hitam pada pemilihan umum presidenrepublik indonesia tahun 2014 umum presidenrepublik indonesia tahun 2014 berdasarkan undang-undangnomor 15 tahun 2011 berdasarkan undang-undangnomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1, (1)

Gita Amanda Aldirensa. 2022. Analisis dan p roblematika perkembangan badan pengawas pemilu (bawaslu) dalam penyelenggaraan pemilihan umum di indonesia. Diponegoro law journal Volume 11, (1)

Gokma Toni Parlindungan. 2023. Pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat untuk mewujudkan pemilu berintegritas. Ensiklopedia education review vol. 5, (1)

Gunawan A. tauda. 2022. Problematika pengaturan “kerugian langsung†dalam penyelesaian sengketa pemilihan (studi kasus pilkada halmahera utara 2020). Jurnal masalah-masalah hukum Vol. 51 (4)

Ilham Majid. 2023. Implikasi hukum terhadap pengawasan pemilu di indonesia. Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, (2)

Ilham, Lalu Parman. 2023. Penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah (study di kota bima dan kabupaten bima). Jurnal Risalah Kenotariatan Vol 4, (1)

Joni Zulhendra. 2019. Strategi pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu di indonesia. Jurnal Normative Volume 7, (1)

Juhardin, 2023. Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemutus Sengketa Pemilihan Umum. Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol5 (1)

Kadek Cahya Susila Wibawa. 2019. Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2, (4)

M junaidi, 2020. Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Jurnal Ius Constituendum, Vol 5 (2)

M. Arafat Hermana. 2021. Efektivitas badan pengawas pemilihan umum dalam penanganan pelanggaran pada pemilihan umum tahun 2019. Al-imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 6, (2)

Megawati Atiyatunnajah. 2023. Friksi Masyarakat Dalam Inkompabilitas Pemilu Dan Demokrasi Indonesia. Jurnal Kajian Konstitusi, Vol 03 (1)

Muhammad Eriton, (2023), Implikasi Pengaturan Sistem Proposional Pemilu Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilu Dpr Dan Dprd Di Indonesia, Journal of Constitutional Law Vol 3 (1)

Nanda Dwi Esfika. 2022. Penerapan Saluran Komunikasi Dengan Website Pada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Komunikasi. Volume 14, (2)

Siti Hasanah. 2021. Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah. CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan. Vol. 9 (2)

Sri Warjiyati. 2020. Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora) Vol. 08, (1)

Tri Susilo. 2023. Desain Lembaga Peradilan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan Demokrasi dan Keadilan Konstitutional. Jurnal hukum dan Prenata Sosial Islam Vol. 5 (1)

Yosua Prasetyo Munthe. 2022. Penguatan kewenangan bawaslu dan pawaslu dalam sistem peradilan pemilikada di indonesia. Jurnal diktum, Vol. 1, (1)




DOI: https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i1.463

Article Metrics

Abstract view : 57 times
PDF - 12 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.