PELAYANAN PUBLIK PEGAWAI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Pujianto Tri Raharjo, Hono Sejati, Any Farida, Naya Amin Zaini

Abstract


ABSTRAK
Lembaga Kejaksaan salah satu unsur sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan yang penting dan peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum karena Lembaga Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum, untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut maka fokus penelitian ini pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dalam melakukan pelayanan kepada publik berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hambatan apa yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dalam melaksanakan pelayanan publik berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dalam meningkatkan pelayanan publik.

Kata Kunci : Pelayanan, Pegawai Kejaksaan, Kabupaten Semarang, Aparatur Sipil Negara

Full Text:

PDF

References


Buku :

Amiruddin & Asikin, Zaenal. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum.

Jakarta: Raja Grafindo

Assiddiqie, Jimly. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Press

Assiddiqie, Jimly. 2010. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara.Jakarta: Sinar Grafika

Ekawati, Evy Lusia. 2013. Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata. Yogyakarta: Genta Press

Fathoni, Abdurahman. 2006. Metoode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.

Jakarta: Rineka Cipta

Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Bandung: Mandar Maju

Librayanto, Romi. 2008 Trias Politica Dalam Struktur KetatanegaraanIndonesia.

Makasar: PuKAP-Indonesia

Moleong, Lexy. 1988. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Prajogo, Soesilo. 2007. Kamus Hukum Internasional dan Indonesia.Bandung: Wacana Inteletual

Ridwan, H.R. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press)

Supandji, Hermawan. 2009. Peran Kejaksaan Dalam Mewujudkan Clean Governance. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Tjandra, Riawan, W. 2010. Teori dan Praktek Peradilan tata Usaha Negara.Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hadjon, Philipus M, 2005. Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi, Rajawali Press, Jakarta

Moenir, H.A.S., 2001, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara,Jakarta.

Gronroos, Michael, 1990. Perceived Service Quality Model. Published Ohio University Press, California.

Arisutha, Damartaji, 2005. Dimensi Kualitas Pelayanan. Penerbit Gramedia Pustaka,Jakarta.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian. Rineka Cipta. Jakarta.

Dekker, A. Steven, 2001. Measure Service Quality: Reexamination and Extension.Journal of Marketing. Vol. 56. July, 55-68. (Diterjemahkan oleh Sutanto).

Moleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Rosda Karya Bandung. Margaretha, 2003. Kualitas Pelayanan: Teori dan Aplikasi. Penerbit Mandar

Maju,Jakarta.

Martul, Shadiqqin, 2004. Implementasi Dimensi Kualitas Pelayanan Konsumen.Penerbit Sinar Grafika,Jakarta.

Passolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Alfabeta: Bandung. Parasuraman, A. Valerie, 2001. (Diterjemahkan oleh Sutanto) Delivering Quality

Service. The Free Press, New York.

Ritonga, Irwan Taufiq. 2002. Administrasi Publik. Teori dan Aplikasi Good Governance. Refika Aditama. Bandung.

Supriatna, Tjahya, 1996, Administrasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, Nimas Multima, Jakarta.

Sunyoto, Hamingpraja, 2004. Jaminan Kualitas Pelayanan Konsumen. Penerbit Liberty, Yogyakarta

Tjiptono, Fandy, 1999. Kepuasan dalam Pelayanan. Penerbit Salemba Empat,Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Djatmika Sastra dan Marsono, 1995, Hukum Kepegawaian di Indonesia,Djambatan, Jakarta

Kansil C.S.T, 1979, Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia,Pradnya Paramitha, Jakarta

S.f Marbun dan M. Mahfud MD, pokok-pokok Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta; 1987, hlm 98-99

Peraturan PerUndang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UU NO 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

Peraturan Jaksa Agung RI No:040/A/JA/12/2010 tentang SOP Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Sumber Lainnya :

Agus Budiyanto, SH, Wawancara, Kejaksaan Negeri Kabaupaten Semarang, 4 Januari 2021




DOI: https://doi.org/10.61689/jpehi.v5i02.674

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.