JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)
toto link gacor togel SLOT88 SLOT88 TIP4D https://kadinbalikota.org/tentang-kadin/struktur-organisasi/ Jurnal J-PeHI ini adalah Jurnal Penelitian Hukum Indonesia milik Fakultas Hukum Undaris. Jurnal ini berdiri sejak tahun 2020. Scope dalam jurnal ini adalah mengenai Hukum secara menyeluruh,Hukum dan HAM, Perkembangan Hukum dan lain - lain yang ada terkaitannya dengan hukum secara relevan. Jurnal J-PeHI terbit setahun dua kali yaitu di bulan Juni dan Desember. P-ISSN : 2746-4164 E-ISSN : 2746-4172 https://www.alamtri.org/ https://www.astra-agro.org/ https://www.japfacomfeed.org/ https://merdekacoppergold.org/ https://sumbawatimurmining.org/ https://www.ptdh.org/ https://bumainternational.org/ https://aquaelektronik.org/ https://sehataqua.org rokokbet https://actaterkini.com/ https://pafikopadang.org/ rokokbet rokokbet rokokbet https://ntb.tti.sfedu.ru/ slot resmi slot gacor https://aksi.tajuk.or.id/ slot88 https://businessjournal.wcu.edu.az/ slot777 https://mhjhs.hiuc.edu.iq/ online casinos slot gacor slot gacor slot solo333 slot 88 ajo89 SITUS TOTO usahatoto situs toto slot gacor slot agb99 TOTO vikingtoto situs badak178 fangwin88 mix parlay Nono4D https://sievi.udi.edu.co/ojs/ sarinah.org Nono4D RTP Slot ROKOKBET ROKOKBET OKEWLA ROKOKBET MEGA4D ROKOKBET FOR4D ROKOKBET SHIOWLA BET4D ROKOKSLOT OKEWLA TIP4D MATAUANGSLOT MEGA4D NONO4D NANA4D FOR4D ROKOKSLOT BET4D OKEWLA SHIOWLA FOR4D SHIOWLA SHIOWLA Pupuk Indonesia PT Adaro Andalan Indonesia totocloset.com PT. Nava Hita Karana elnusa.org bumiresources.org ammanminerals.org astrindonusantara.org rokokbet rokokbet rokokbet rokokbet shiowla rokokbet rokokbet rokokbet rokokbet rokokbet https://jmbe.wcu.edu.az/ shiowla shiowla ROKOKBET FOR4D SHIOWLA SHIOWLA SHIOWLA Rokokbet Rokokbet Nana4D Nana4D
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MK NO.55/PUU- XXIII/2025 ATAS UJI FORMIL REVISI II TNI
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji secara yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian formil terhadap Revisi II UU Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Latar belakang penelitian didasarkan pada kontroversi proses pembentukan Revisi II UU TNI yang dianggap tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang memadai sebagaimana diwajibkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo. Undang- Undang No. 13 Tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum MK dalam putusan tersebut, implikasinya terhadap sistem legislasi nasional, serta relevansinya dalam pengembangan teori hukum tata negara. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK menerapkan pendekatan formil minimalis, yakni selama prosedur minimal terpenuhi, undang-undang dianggap sah secara formil. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa pendekatan formil minimalis MK memberikan kepastian hukum, tetapi mengabaikan substansi demokrasi berupa partisipasi publik yang berkualitas. Implikasi putusan ini berpotensi menyebabkan penurunan kualitas demokrasi dalam praktik legislasi nasional, sehingga perlu paradigma baru pengujian formil yang lebih memperhatikan aspek substantif demokrasi dan partisipasi publik yang bermakna. Kata Kunci : Pengujian Formil, Mahkamah Konstitusi, Legislasi Nasional
Copyright (c) 2025 JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
LEGALITAS BACKDOOR LISTING DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PERLINDUNGAN INVESTOR
ABSTRAK Backdoor Listing merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh perusahaan tertutup untuk menjadi perusahaan publik tanpa melalui tahapan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) secara konvensional. Mekanisme ini pada umumnya dilakukan melalui pengambilalihan perusahaan terbuka yang sudah tercatat di bursa efek. Namun, praktik Backdoor Listing menimbulkan persoalan hukum, khususnya dalam hal keterbukaan informasi kepada publik dan investor. Hal ini menjadi perhatian serius karena perusahaan tertutup yang melakukan Backdoor Listing sering kali tidak mengikuti ketentuan keterbukaan yang diatur dalam proses IPO. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi kasus, serta didukung oleh data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hingga saat ini, belum terdapat pengaturan khusus yang secara tegas mengatur mengenai Backdoor Listing dalam peraturan perundang-undangan pasar modal di Indonesia. Kekosongan pengaturan ini berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap investor, khususnya dalam hal akses terhadap informasi yang memadai dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai mekanisme Backdoor Listing guna menjamin penerapan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pasar modal. Selain itu, penting untuk diberlakukan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang menyalahgunakan celah hukum dengan melanggar mekanisme IPO, serta mendorong perusahaan untuk menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu demi menciptakan pasar modal yang sehat dan adil bagi seluruh pihak. Kata kunci: Backdoor Listing, keterbukaan, perlindungan hukum, investor
TRANSFORMASI PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGATURAN HARTA KEKAYAAN PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ABSTRAK Transformasi perjanjian perkawinan sebagai instrumen pengaturan harta kekayaan mengalami perubahan signifikan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sebelumnya, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga ruang lingkup pengaturan harta kekayaan suami-istri terbatas pada periode tersebut. Namun, melalui putusan Mahkamah Konstitusi, kini perjanjian perkawinan dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung, memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk mengatur pemisahan atau pengelolaan harta bersama kapan saja selama perkawinan berjalan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah dan menganalisis transformasi perjanjian perkawinan sebagai instrumen pengaturan harta kekayaan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi. Transformasi ini memperluas fungsi perjanjian perkawinan, tidak hanya sebagai pencegahan konflik harta saat perceraian, tetapi juga sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak dan pihak ketiga yang terkait dengan harta bersama. Implementasi putusan tersebut memberikan kepastian hukum, khususnya bagi pasangan perkawinan campuran, serta memungkinkan pemisahan harta berlaku efektif sejak tanggal perjanjian dibuat tanpa berlaku surut, sehingga menghindari ketidakpastian atas status harta yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, perjanjian perkawinan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi bertransformasi menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan dan perlindungan harta kekayaan dalam perkawinan di Indonesia. Kata Kunci : Pemisahan harta bersama; Hukum keluarga Indonesia; Kepastian hukum perjanjian perkawinan
LOW-TECH DI ERA HIGH-TECH: PENGATURAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ATAS SENJATA LAYANG-LAYANG PEMBAKAR
ABSTRAK Penggunaan senjata low-tech, seperti layang-layang pembakar, dalam konflik bersenjata modern menimbulkan tantangan serius terhadap hukum humaniter internasional. Senjata ini, meskipun sederhana, dapat menyebabkan kerusakan signifikan dan memicu pertanyaan hukum yang kompleks. Tulisan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan senjata low-tech dalam konflik bersenjata modern dan menganalisis tantangan hukum yang muncul dari penggunaannya. Fokus utamanya adalah pada isu-isu hukum humaniter internasional yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan, seperti Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan I 1977, dan Convention on Certain Conventional Weapons (CCW), melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun senjata low-tech dan high-tech memiliki perbedaan yang signifikan dan keduanya tidak begitu dicantumkan secara eksplisit dalam peraturan namun senjata high-tech lebih mendapatkan perhatian daripada senjata low-tech. Kekosongan hukum terkait klasifikasi dan pertanggungjawaban atas penggunaan senjata semacam ini menjadi tantangan utama. Hal ini menyoroti perlunya pembaruan norma hukum internasional untuk mengakomodasi kompleksitas strategi perang modern yang semakin asimetris dan non-konvensional. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme akuntabilitas untuk memastikan penegakan hukum humaniter yang efektif. Kata Kunci: Senjata Low-tech, Senjata High-tech, Layang-layang Pembakar, Hukum Humaniter Internasional.
KEPASTIAN HUKUM PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERBAHASA ASING
ABSTRAK Kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Permasalahan muncul ketika akta yang dibuat oleh notaris melibatkan warga negara asing, sehingga menimbulkan kendala bahasa yang berimplikasi pada keabsahan akta. Kendala yang dihadapi dalam praktik adalah keterbatasan pemahaman bahasa oleh para pihak, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta risiko batalnya akta apabila tidak memenuhi syarat formil. Perlindungan hukum bagi para pihak masih perlu diperkuat, khususnya dalam hal penerjemahan resmi dan kejelasan redaksi akta yang melibatkan warga negara asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam penyusunan akta bagi warga negara asing serta menelaah akibat hukum terhadap akta yang dibuat dengan bahasa asing maupun dwibahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptuaL. Fokus penelitian ini mencakup kewenangan dan kewajiban notaris, keabsahan akta berbahasa asing, serta perlindungan hukum bagi para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta berbahasa asing tanpa terjemahan resmi berpotensi cacat formil dan kehilangan kekuatan pembuktian, sedangkan akta dwibahasa diperbolehkan sepanjang substansinya konsisten, dengan bahasa Indonesia sebagai rujukan utama. Dengan demikian, notaris berperan sebagai pengawal kepastian hukum sekaligus pelindung kepentingan hukum para pihak dalam pembuatan akta lintas bahasa. Kata Kunci: Notaris, Kepastian Hukum, Akta, Bahasa Asing
PERAN PERFORMING RIGHTS DALAM MENDORONG KEADILAN DISTRIBUSI ROYALTI BAGI MUSISI INDEPENDEN DI INDONESIA
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran performing rights dalam mendorong keadilan distribusi royalti bagi musisi independen di Indonesia, serta menelaah efektivitas mekanisme hukum dalam mencegah pelanggaran hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan studi kasus. Data penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, serta praktik distribusi royalti yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa performing rights memiliki fungsi strategis sebagai instrumen hukum yang menjamin kepastian dan keadilan distribusi royalti. Namun, musisi independen masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan akses terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), rendahnya transparansi dalam sistem distribusi royalti, serta lemahnya kesadaran hukum di kalangan penyelenggara konser. Temuan ini menegaskan bahwa performing rights tidak hanya menjadi instrumen perlindungan hukum, tetapi juga fondasi keadilan ekonomi bagi pencipta. Kesimpulannya, keadilan distribusi royalti hanya dapat tercapai melalui sinergi antara regulasi yang jelas, transparansi mekanisme distribusi, serta penegakan hukum yang seimbang antara upaya preventif dan represif. Dengan demikian, penguatan sistem performing rights tidak hanya bermanfaat bagi musisi independen, tetapi juga bagi keberlanjutan industri musik nasional. Kata Kunci: performing rights, musisi independen, distribusi royalti
KEPASTIAN HUKUM AKTA PENGANGKATAN ANAK TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM PERDATA
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum akta pengangkatan anak dalam kaitannya dengan tuntutan hak waris menurut hukum perdata di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana regulasi, doktrin, serta praktik peradilan memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi anak angkat dalam pembagian harta warisan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis untuk mengkaji norma, asas, teori hukum, serta penerapannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata, akta pengangkatan anak yang dibuat secara sah memiliki kedudukan kuat sebagai dasar kepastian hukum bagi anak angkat untuk memperoleh hak waris setara dengan anak kandung. Namun, pluralisme hukum di Indonesia menimbulkan perbedaan penerapan. Hukum Islam hanya mengakui hak anak angkat melalui wasiat wajibah, sedangkan hukum adat bervariasi sesuai tradisi setempat. Praktik peradilan pun menunjukkan inkonsistensi, meskipun pada umumnya akta pengangkatan anak tetap dijadikan dasar pengakuan. Simpulan penelitian ini adalah bahwa secara normatif hukum perdata telah memberikan kepastian hukum bagi anak angkat, tetapi pluralisme hukum masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, disarankan adanya harmonisasi hukum waris nasional serta peningkatan sosialisasi pentingnya akta pengangkatan anak agar dapat berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan hukum dan keadilan. Kata kunci: akta pengangkatan anak, kepastian hukum, warisan.
KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
ABSTRAK Sepanjang sejarah peradaban manusia, perilaku dan kebiasaan mengadu nasib dan peruntungan melalui permainan telah terjadi di semua lapisan masyarakat, dari yang kaya hingga yang miskin, dari perjudian dengan resiko kecil hingga mempertaruhkan sesuatu yang besar. Salah satu masalah masyarakat yang sangat sulit dihilangkan adalah perjudian, yang dianggap berdampak negatif terutama terhadap pelaku perjudian dan orang-orang di sekitarnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 mengatur perjudian. Undang-undang ini melarang perjudian di Indonesia. Pada tahun 2008 dan dari kasus tersebut negara merespon dengan mengeluarkan peraturan dengan kesesuaiaan perkembangan masyarakat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (atau UU ITE) dan sudah terdapat perubahan dalam Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 telah ditetapkan di Indonesia. Meskipun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang sangat tegas yang melarang perjudian, baik secara offline maupun melalui media elektronik, atau yang lebih dikenal sebagai perjudian online, perjudian ini semakin marak di masyarakat. Pelaku perjudian justru semakin kreatif dalam menjalankan bisnis ilegal ini, meskipun ada banyak peraturan yang memperketatnya. Kata Kunci: Perjudian, Perjudian online, UU ITE, Dampak perjudian
KAJIAN HUKUM TERKAIT PELANGGARAN NARKOTIKA OLEH PERSONEL TNI (STUDI KASUS NOMOR 39-K/PM.III-14/AD/VIII/2024)
ABSTRAK Pelanggaran narkotika oleh anggota TNI menimbulkan persoalan hukum dan disiplin militer yang kompleks. Pengaturan terkait tindakan pidana anggota TNI merujuk pada Peraturan Perundang-undangan Militer dan KUHP, serta prinsip pertanggungjawaban pidana individu. Teori hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah Teori Kepatuhan Hukum (Legal Compliance Theory) yang menekankan bahwa setiap anggota aparat memiliki kewajiban mematuhi norma hukum, baik sipil maupun militer. Studi ini mengkaji putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 39-K/PM.III-14/AD/VIII/2024 terkait tindak pidana narkotika oleh personel TNI. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui putusan pengadilan, peraturan terkait, dan literatur hukum militer. Analisis dilakukan dengan menelaah penerapan hukum, argumentasi hakim, dan kesesuaian putusan terhadap norma perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan militer menegakkan prinsip akuntabilitas individu sambil mempertimbangkan aspek disiplin militer. Putusan menekankan hukuman yang seimbang antara aspek pidana dan disiplin internal TNI. Temuan juga menyoroti perlunya peningkatan sosialisasi aturan narkotika dan mekanisme pencegahan dalam lingkungan militer. Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar menunjukkan implementasi hukum yang konsisten terhadap pelanggaran narkotika oleh personel TNI. Studi ini menekankan pentingnya kepatuhan hukum dan penguatan mekanisme internal TNI untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Kata kunci: pelanggaran narkotika; personel TNI; pengadilan militer
Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda
PERLINDUNGAN HAK INOVASI: TELAAH UNDANG-UNDANG PATEN MELALUI LENSA EFISIENSI EKONOMI
ABSTRAK Artikel ini mengeksplorasi perlindungan hak inovasi melalui telaah Undang-Undang Paten di Indonesia dari perspektif efisiensi ekonomi. Pada pendahuluan, dibahas peran krusial inovasi dalam mendorong kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, diikuti sejarah pengaturan paten sejak era kolonial hingga Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024, yang bertujuan menyeimbangkan insentif inovator dengan kesejahteraan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan literatur ekonomi secara sistematis. Pembahasan menguraikan tiga teori efisiensi: Pareto, yang menekankan keseimbangan tanpa kerugian pihak mana pun melalui lisensi wajib dan durasi paten optimal; Kaldor-Hicks, yang membenarkan monopoli sementara jika manfaat jangka panjang melebihi biaya; serta Teorema Coase, yang mendorong negosiasi hak paten dengan biaya transaksi rendah untuk alokasi sumber daya efisien. Kesimpulan menyatakan bahwa efisiensi ekonomi menjadi alat kuat untuk menilai keadilan regulasi paten, dengan menekankan keseimbangan antara hak eksklusif inovator dan aksesibilitas masyarakat guna mencapai kesejahteraan kolektif yang berkelanjutan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Inovesi; Paten; Efisiensi Ekonomi
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN SANKSI TINDAKAN DALAM UPAYA MENGATASI PRISON OVERCAPACITY
ABSTRAK Kelebihan kapasitas narapidana (prison overcapacity) pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan per tahun 2025, dengan presentase hunian mencapai 188% dari kapasitas ideal. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pembinaan narapidana, tetapi juga menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Artikel ini mengkaji secara yuridis pengaturan sanksi tindakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Melalui pendekatan normatif dan perbandingan dengan sistem pemidanaan di Belanda dan Inggris, penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi tindakan seperti kerja sosial, rehabilitasi, dan konseling dapat menjadi solusi progresif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara. Kajian ini juga menempatkan keadilan restoratif sebagai landasan filosofis dalam penerapan sanksi tindakan. Pendekatan restoratif menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong penyelesaian konflik secara dialogis dan partisipatif. Dengan mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif ke dalam sistem pemidanaan, sanksi tindakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana pemulihan sosial yang berkelanjutan. Hasil kajian menegaskan bahwa pengaturan sanksi tindakan sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menitikberatkan pada rehabilitasi, pencegahan kejahatan, dan perlindungan masyarakat.Hasil kajian menegaskan bahwa pengaturan sanksi tindakan sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menitikberatkan pada pemulihan sosial, pencegahan kejahatan, dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, implementasi sanksi tindakan di Indonesia berpotensi menjadi instrumen strategis dalam menanggulangi prison overcapacity secara berkelanjutan. Kata Kunci: Sanksi tindakan, Prison overcapacity, Keadilan restoratif
TINJAUAN YURIDIS FORMULASI TINDAK PIDANA PENYADAPAN UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAIMANA DITINJAU OLEH UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA RUU KUHP
ABSTRAK Permasalahan pengaturan penyadapan Indonesia tidak hanya bertolak pada kekosongan hukum, melainkan juga dengan penyebaran aturan di berbagai undang-undang berbeda yang bersifat sektoral. Pengaturan tindak pidana penyadapan sendiri tersebar di UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No.11 tahun 2008 ITE dan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang memuat pengaturan perbuatan dan sanksi pidana yang berbeda-beda. ihwal ini menjadi permasalahan serius yang harus diatasi oleh para pembentuk kebijakan khususnya dalam pengaturan tindak pidana penyadapan dalam RUU Penyadapan. Permasalahan yang dibawa dalam penelitian terbagi ke dalam dua bagian. yakni pertama berkaitan problematika pengaturan tindak pidana penyadapan a quo dan yang kedua berkaitan dengan formulasi tindak pidana penyadapan sebagai ius constituendum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan, konseptual, kasus, perbandingan dan undang-undang. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah keberagaman elemen yang dihasilkan dari diversifikasi pengaturan perbuatan tindak pidana penyadapan menimbulkan pengaturan yang terfragmentasi dan inkoheren secara umum, dan ketentuan sanksi yang tidak proporsional. Pengaturan tindak pidana penyadapan yang akan berlaku di masa yang akan datang berdasarkan RUU Penyadapan dan KUHP 2023 masih perlu diperbaiki guna mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai penyadapan dan doctrine of consent yang belum diakomodir sebagai konsep penentu dalam menentukan suatu sifat perbuatan penyadapan. Kata Kunci : Penyadapan, Undang-Undang ITE, RUU KUHP
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI DI PENGADILAN MILITER II -08 JAKARTA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 191-K/PM-II-08/AD/X/2020 ( Study Kasus Kodim 0603/Lebak)
ABSTRAK Pemidanaan bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah menjalani pidana. Permasalahan yang akan dibahas selain dari isi surat putusan tersebut adalah apakah seorang anggota militer dapat diadili di Peradilan Militer apabila melanggar tindak Pidana Umum. Desersi dilakukan oleh prajurit TNI disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam (intern) maupun yang datang dari luar (ekstern). Dengan terjadinya desersi ini akan membawa dampak yang tidak baik bagi pelaku sendiri, bagi kesatuannya, bagi masyarakat maupun bangsa dan negara ini. Dalam terjadinya tindak pidana militer desersi, cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya adalah melalui hukum militer yang akan diselesaikan melalui peradilan militer. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Kata Kunci : Tindak Pidana, Desersi, Pengadilan Militer
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KORBAN PERDAGANGAN ORGAN MANUSIA JARINGAN INTERNASIONAL
ABSTRAK Perdagangan organ merupakan salah satu kejahatan transnasional yang terorganisir yang serius dan tentunya melanggar hak asasi manusia, sehingga penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memberantas sindikat perdagangan organ. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan organ internasional. Fokus penelitian ini ada pada implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) serta Protokol Palermo yang menjadi instrument hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif kemudian menggunakan pendekatan penelitian melalui pendekatan kasus, perundang - undangan, konseptual serta perbandingan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan regulasi nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo, implementasinya masih terhambat oleh fragmentasi penegakan hukum, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta minimnya sistem deteksi dini. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan kerjasama lintas sektor dan internasional untuk meningkatkan efektivitas perlindungan korban. Implikasi penelitian ini penting untuk pengembangan kebijakan dan peningkatan sistem perlindungan korban dalam konteks hukum internasional. Kata kunci: Perlindungan hokum, perdagangan organ, Protokol Palermo, koordinasi antar Lembaga, hukum internasional.
KEDUDUKAN SATE LILIT DALAM SISTEM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
ABSTRAK Kekayaan intelektual komunal merupakan hak kolektif yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan secara turun-temurun oleh komunitas atau masyarakat tertentu, berbeda dengan kekayaan intelektual personal yang bersifat eksklusif dan individual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan pengaturan kekayaan intelektual komunal dalam sistem hukum Indonesia serta kedudukan hukum sate lilit sebagai kekayaan intelektual komunal masyarakat Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan intelektual komunal dilindungi melalui sistem pencatatan yang bersifat deklaratif, dimana hak komunitas telah ada sejak warisan budaya tersebut lahir dan dipelihara oleh masyarakat. Sate lilit memenuhi seluruh kriteria sebagai ekspresi budaya tradisional yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 56/2022, mencakup karakteristik warisan tradisional, hasil kreativitas kolektif yang dikembangkan dan dipelihara, serta diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Bali. Kedudukan hukum sate lilit membawa implikasi bahwa masyarakat Bali tidak dapat mengajukan pencatatan secara mandiri, sehingga pemerintah daerah Bali memiliki kewajiban untuk melakukan inventarisasi dan mengajukan pencatatan formal kepada pemerintah pusat guna memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap ancaman klaim sepihak dan eksploitasi komersial yang merugikan komunitas pemilik. Kata Kunci : Kekayaan Intelektual, Budaya, Sate Lilit.
ANALISIS STUDI KASUS SENGKETA SERTIFIKAT GANDA DI KOTA CIREBON MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK AGRARIA
ABSTRAK Sengketa kepemilikan tanah dengan sertifikat ganda merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi dalam praktik pertanahan di Indonesia, termasuk di Kota Cirebon. Masalah ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencerminkan kelemahan sistem administrasi pertanahan yang seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab sertifikat ganda, mekanisme penyelesaian sengketa, serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak atas tanah. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, serta pendekatan studi kasus di Kota Cirebon, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis peraturan, dan wawancara dengan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), aparat penegak hukum, dan pihak yang bersengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama sertifikat ganda adalah lemahnya koordinasi antar instansi, manipulasi data tanah, dan kurangnya verifikasi dalam pendaftaran tanah. Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan belum memberikan keadilan optimal, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan sistem pendaftaran tanah yang lebih transparan. Kata Kunci : Sertifikat Ganda, Sengketa Tanah, Kepemilikan, Hukum Agraria
EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASSED APPROACH OSS RBA DAN KEMUDAHAN BERUSAHA DALAM ASAS FIKTIF POSITIF
ABSTRAK Setiap pelaku usaha di Indonesia, baik individu maupun badan hukum, diwajibkan memiliki perizinan berusaha sebelum memulai atau menjalankan kegiatan usaha. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perizinan berusaha yang berlaku saat ini berbasis risiko, yaitu perizinan yang ditentukan oleh skala usaha dan tingkat risiko kegiatan usaha. Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) diterapkan untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan berbasis risiko, memberikan kepastian, kemudahan, serta transparansi bagi pelaku usaha, yang diharapkan mendorong investasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan dan efektivitas sistem perizinan berbasis risiko dalam memberikan kemudahan berusaha dari perspektif pelaku usaha. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus non-doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem OSS-RBA telah diterapkan, efektivitasnya masih terbatas karena sistemnya masih dalam proses penyempurnaan. Kata Kunci : Kemudahan, Perizinan, OSS-RBA, Risiko, Asas fiktif positif
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENYESATAN IDENTITAS PRODUK (PASSING OFF) DALAM HUKUM MEREK
ABSTRAK Passing off sebagai bentuk penyesatan identitas produk merupakan fenomena yang semakin relevan dalam dinamika perdagangan modern, di mana persaingan usaha tidak jarang melahirkan praktik-praktik peniruan yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, efektivitas, dan tantangan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik passing off dalam perspektif Hukum Merek di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menelaah kerangka hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan preventif dan represif telah tersedia, namun masih menghadapi kendala terutama dalam pembuktian kesesatan identitas produk yang bersifat visual maupun konseptual. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai passing off, rendahnya kesadaran konsumen, dan lemahnya pengawasan pasar turut memperburuk efektivitas perlindungan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, penegakan hukum, dan pembinaan etika bisnis guna mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hak merek dan kepentingan konsumen. Pada akhirnya, perlindungan hukum terhadap praktik passing off tidak hanya menyangkut dimensi ekonomi, tetapi juga merupakan upaya menjaga integritas moral dan keadilan sosial dalam hubungan antara produsen dan konsumen. Kata Kunci: passing off, perlindungan konsumen, hukum merek.