JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)
Jurnal J-PeHI di dirikan pada tahun 2020 dan di kelola oleh Fakultas Hukum Undaris Ungaran Kabupaten Semarang. Jurnal Kami terbit setahun 2 kali yaitu di bulan Juni dan Desember. Jurnal kami memiliki scope hukum seperti , hukum perdata, pidana, hukum tata negara, dan hukum lainnya yang pasti masih relevan tentang hukum. E-ISSN : 2746-4172 P-ISSN : 2746-4164
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN BENDA SAKRAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI
ABSTRAK Fokus penelitian ini adalah menganalisis bentuk dan penerapan pertanggungjawaban hukum atas tindakan pencurian benda sakral, dengan menggunakan pendekatan hukum adat Bali sebagai landasan utama. Benda sakral seperti pratima memiliki makna spiritual, sosial, dan budaya yang tinggi sehingga pencuriannya berdampak pada kerugian materiil dan menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan spiritual masyarakat. Penelitian ini menerapkan hukum normatif sebagai metode penelitiannya melalui aturan perundang-undangan dan aturan terkait disertai dengan kajian terhadap literatur dan doktrin hukum adat. Berdasarkan hasil penelitian, pencurian benda sakral tergolong sebagai tindak pidana pencurian namun dalam pandangan hukum adat Bali, perbuatan ini memiliki makna yang lebih dalam karena dianggap melanggar nilai-nilai kesucian dan mengacaukan harmoni kosmis yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. Pertanggungjawaban hukum selain berupa sanksi pidana, dapat mencakup sanksi adat seperti denda, pengucilan sosial, dan kewajiban melaksanakan upacara penyucian. Sinergi antara hukum positif dan hukum adat diperlukan untuk menciptakan efek jera, memulihkan keseimbangan sosial-spiritual, dan melindungi warisan budaya masyarakat Bali. Kata Kunci : hukum adat Bali, pencurian, benda sakral, pertanggungjawaban hukum, pratima.
Copyright (c) 2025 JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN HUKUM TERHADAP ARUS KELUAR MASUK PELABUHAN GILIMANUK
ABSTRAK Pelabuhan Gilimanuk menjadi gerbang masuk dan keluar orang, barang dan barang antara Pulau Bali dan Jawa yang memiliki potensi tinggi terhadap tindak pidana lintas batas, seperti penyelundupan, perdagangan orang, serta peredaran barang ilegal. Dalam konteks tersebut, peran Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban sangat penting demi menegakkan hukum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis efektivitas keterlibatan Kepolisian dalam pengawasan hukum di Pelabuhan Gilimanuk dengan pendekatan yuridis-empiris, menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, instansi terkait, serta observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan hukum oleh Kepolisian di Pelabuhan Gilimanuk belum berjalan efektif secara optimal. Faktor penghambat utama antara lain keterbatasan personel, sarana-prasarana yang belum memadai, serta belum adanya sinkronisasi kewenangan antara Kepolisian, Bea Cukai, Syahbandar, dan TNI AL. Walaupun terdapat kerja sama informal dalam bentuk operasi gabungan, belum ada peraturan teknis atau SOP lintas instansi yang mengatur koordinasi secara sistematis. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Pos Keamanan Terpadu serta penyusunan Peraturan Bersama lintas kementerian dan Kepolisian sebagai dasar hukum pengawasan terpadu di pelabuhan. Kata Kunci : efektivitas hukum, kepolisian, pengawasan hukum, pelabuhan, Gilimanuk
PEMENUHAN.HAK INTIMASI.NARAPIDANA BERISTRI.DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI LAPAS KELAS IIA KEROBOKAN
ABSTRAK Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.Indonesia menjamin hak.asasi manusia untuk seluruh warga negara, termasuk mereka yang menjalani pidana. Narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan pada dasarnya hanya kehilangan kebebasan bergerak, bukan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Salah satu hak yang belum terpenuhi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia adalah hak intimasi (conjugal right), yaitu hak narapidana beristri untuk menjalin hubungan dengan pasangan sahnya. Hak ini merupakan turunan dari hak atas privasi, hak berkeluarga, dan hak atas martabat kemanusiaan yang ada dalam UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta ICCPR. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, implementasi, dan hambatan pemenuhan hak intimasi narapidana beristri dalam perspektif HAM, dengan lokasi penelitian di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Bali. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dan empiris melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak intimasi secara substansial diakui sebagai bagian dari HAM, namun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan pemasyarakatan. Ketiadaan regulasi dan fasilitas yang memadai menyebabkan pemenuhan hak ini terhambat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum pemasyarakatan yang menjamin pemenuhan hak intimasi secara etis, manusiawi, dan sesuai nilai-nilai Pancasila. Kata kunci: hak intimasi, narapidana, hak asasi manusia, lembaga pemasyarakatan
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN DELEGASI TINDAKAN MEDIS DI RUMAH SAKIT
ABSTRAK Pelaksanaan asuhan keperatatan merupakan tanggung jawab utama perawat, yang mencakup pengkajian, penetapan diagnosis, perencanaan, intervensi, evaluasi, rujukan, tindakan kegawatdaruratan, kolaborasi dengan tenaga medis serta pemberian obat sesuai kewenangan. Keterbatsan jumlah tenaga medis mendorong pemerintah mengatur pelimpahan kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 290, yang memperkenalkan pelimpahan kewenangan mandat dan delegasi. Meskipun dimaksud untuk menjaga keberlangsungan pelayanan, praktik delegasi sering menimbulkan persoalan disiplin profesi, tanggung jawab perdata dan pidana bagi perawat. Tujuan adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum perawat dalam pelaksanaan kewenangan delegasi tindakan medis di rumah sakit. Metode dalam penelitian ini adalah mengunakan metode yurudis normatif yang bertujuan menemukan solusi atas persoalan hukum melalui proses analisa norma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undnagan untuk menelaah norma asas dan norma hukum yang relevan, serta pendekatan konseptual untuk memahami istilah dasar seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, kode etik dan kompetensi. Hasil penelitian ini adalah Perawat merupakan tenaga profesional yang bertanggung jawab memberikan asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian,penerapan diagnosis, penyusunan rencana, pelaksanaan tindakan, evaluasi rujukan, tindakan kegawat daruratan, kolaborasi medis hingga pemberian obat sesuai kewenangan. Keterbatasan tenaga medis membuat pemerintah mengatur pelimpahan kewenangan dalam UU No.17 tahun 2023 Pasal 290, yakni pelimpahan mandat dan delegatif, namun praktik ini kerap menimbulkan persoalan disiplin, perdata dan pidana Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Perawat, Kewenangan Delegasi
SEJARAH DAN TRANSFORMASI HUKUM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN KAJIAN KRITIS ATAS PERAN BADAN PERTIMBANGAN ASN
ABSTRAK Tulisan ini mengkaji secara komprehensif dinamika historis serta perkembangan hukum administrasi kepegawaian di Indonesia dengan menitikberatkan pada proses lahir dan transformasi kelembagaan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN). Kajian ini menelusuri rekam jejak pembentukan hukum administrasi sejak masa kolonial hingga era reformasi, serta menguraikan pergeseran norma yang timbul akibat perubahan regulasi, khususnya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Analisis juga diarahkan pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagai instrumen pengaturan pelaksanaan upaya administratif. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan historis-kritis, penelitian ini menganalisis perkembangan konseptual dan normatif lembaga BPASN sebagai organ quasi-peradilan administratif dalam penyelesaian sengketa kepegawaian. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan BPASN tidak hanya memiliki fungsi korektif terhadap keputusan pejabat pembina kepegawaian, tetapi juga merepresentasikan penerapan prinsip due process of law, good governance, serta nilai-nilai hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Transformasi kelembagaan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum administrasi Indonesia menuju sistem yang lebih akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan substantif. Kata kunci: hukum administrasi, kepegawaian, BPASN, sejarah hukum, hukum progresif, ASN
PEMIDANAAN PENEGAK HUKUM DALAM PERSPEKTIF JUDICIAL CORRUPTION: STUDI TERHADAP KASUS SUAP DAN GRATIFIKASI KETUA PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM PUTUSAN NOMOR 51/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst
ABSTRAK Tindak pidana korupsi di sektor peradilan merupakan bentuk penyimpangan paling berbahaya karena merusak integritas kekuasaan kehakiman dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pemidanaan terhadap Rudi Suparmono, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yang terbukti menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Rudi Suparmono selaku Ketua Pengadilan Negeri Surabaya merupakan bentuk judicial corruption yang paling serius. Perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sekaligus mencederai prinsip independensi kehakiman, kode etik hakim, serta asas penyelenggaraan negara yang bersih. Namun putusan dalam kasus ini yang hanya pidana penjara 7 tahun dan denda Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) dinilai belum proporsional dan kurang tegas dengan tingkat kesalahan dan dampak sistemik yang ditimbulkan. Putusan juga tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti atau perampasan aset, sehingga tidak relevan dengan prinsip asset recovery yang menjadi bagian penting dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemidanaan terhadap aparat peradilan harus lebih tegas, proporsional, dan mengutamakan pemberian efek jera guna menjaga integritas lembaga peradilan serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kata kunci: Pemidanaan, Penegak Hukum, Suap, Gratifikasi, Ketua Pengadilan.
Copyright (c) 2026 JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH NAGEKEO DALAM PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dalam pengelolaan limbah medis padat, suatu isu penting yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan UU No.32 Tahun 2009. Meskipun berbagai regulasi nasional seperti PP No.22/2021, PermenLHK No.6/2021, dan PMK No.18/2020 telah mengatur pengelolaan limbah B3 dan limbah medis, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengombinasikan studi dokumen dan data lapangan melalui wawancara dan observasi pada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, serta fasilitas kesehatan di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya regulasi lokal yang secara teknis mengatur limbah medis padat, sehingga pengelolaan di fasilitas kesehatan berjalan tidak seragam. Beberapa puskesmas masih melakukan pembakaran limbah infeksius dan belum memenuhi standar pemilahan, penyimpanan, dan pengangkutan limbah. Keterbatasan sarana, lemahnya pengawasan, serta kurangnya kapasitas sumber daya manusia turut menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya efektifitas kebijakan. Dari perspektif teori kewenangan, teori kebijakan publik, dan teori efektifitas hukum, situasi ini mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan atribusi dan delegasi kewenangan oleh pemerintah daerah dalam pembentukan regulasi dan pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati khusus limbah medis sebagai turunan dari Perda RPPLH serta penguatan mekanisme pengawasan lintas perangkat daerah. Pengaturan teknis yang lebih jelas diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, memperbaiki kualitas pengelolaan limbah medis, dan melindungi masyarakat dari risiko pencemaran serta masalah kesehatan. Kata kunci : Pengelolaan limbah medis, Pemerintah Daerah, Efektifitas Kebijakan, Kewenangan Daerah, Perlindungan Lingkungan
ASPEK YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEAMANAN AIR MINUM ISI ULANG DI KABUPATEN NAGEKEO, NUSA TENGGARA TIMUR, INDONESIA
ABSTRAK Air minum isi ulang menjadi pilihan yang ekonomis dan praktis bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun berisiko bagi kesehatan. Ini menjadi isu penting yang mendasari penelitian tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999. Implementasinya melalui regulasi turunan Permenkes No 2 Tahun 2023 sebagai aturan pelaksanaan teknis dari Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan tidak efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengombinasikan studi dokumen dan data lapangan melalui wawancara dan observasi pada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, serta pelaku usaha depot air minum isi ulang (DAMIU). Hasil penelitian menunjukkan belum ada regulasi lokal yang secara teknis mengatur tata kelola air minum isi ulang sehingga sistem pengawasan terhadap pelaku usaha DAMIU tidak optimal. Banyak DAMIU belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), ada temuan bakteri E-coli dalam sampel air dan peredaran air minum kemasan tanpa label di pasaran. Keterbatasan sarana, lemahnya pengawasan, serta kurangnya kapasitas sumber daya manusia turut mempengaruhi inefektifitas kebijakan. Dari perspektif teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan teori tanggung jawab, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya mekanisme sistem pengawasan eksternal Dinas Kesehatan dan pengawasan internal pelaku usaha DAMIU untuk menjaga kualitas air minum isi ulang. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati khusus tata kelola air minum isi ulang serta penguatan mekanisme pengawasan lintas sektor. Pengaturan teknis yang lebih jelas diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, memperbaiki kualitas pengelolaan air minum isi ulang, dan melindungi masyarakat dari risiko penyakit. Kata kunci: Aspek Yuridis, Perlindungan Konsumen, Keamanan Air Minum Isi Ulang
ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN GANTI KERUGIAN (CONDEMNATOIR) TERHADAP KELALAIAN DOKTER GIGI DALAM TINDAKAN OPERASI IMPLAN GIGI
ABSTRAK Tingginya sengketa medis yang berujung pada gugatan perdata menimbulkan persoalan hukum terkait penjatuhan ganti kerugian (condemnatoir), khususnya dalam kasus kelalaian dokter gigi pada tindakan operasi implan gigi. Permasalahan utama yang muncul adalah tidak adanya ukuran normatif yang pasti mengenai besaran ganti kerugian, sehingga penetapannya sangat bergantung pada pertimbangan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep putusan ganti kerugian (condemnatoir) serta pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran ganti kerugian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan karya ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah argumentasi hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan a quo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ganti kerugian (condemnatoir) merupakan putusan yang menghukum tergugat untuk membayar kompensasi atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menilai adanya kelalaian dokter gigi karena tindakan operasi implan gigi dilakukan tanpa kehati-hatian dan tanpa persetujuan tindakan medis tertulis. Meskipun demikian, hakim hanya mengabulkan sebagian tuntutan ganti kerugian sebesar Rp100.000.000,00 dari total tuntutan Rp11.000.000.000,00. Kesimpulannya, penetapan ganti kerugian dalam perkara kelalaian medis mencerminkan praktik pembatasan yudisial (judicial capping) yang didasarkan pada asas keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas. Kata kunci: putusan condemnatoir, kelalaian dokter gigi, implan gigi, putusan Mahkamah Agung.
TINJAUAN YURIDIS PROMOSI LAYANAN KESEHATAN MELALUI FOTO BEFORE-AFTER, TESTIMONI, DAN PROMO HARGA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG KESEHATAN DAN ETIKA PROFESI
ABSTRAK Fenomena promosi layanan kesehatan melalui foto before - after, testimoni pasien, dan promo harga semakin marak di era digital, terutama pada media sosial dan platform daring. Meskipun efektif sebagai strategi pemasaran, praktik ini menimbulkan risiko etis dan yuridis berupa pelanggaran privasi pasien, klaim hasil berlebihan, serta komersialisasi layanan medis. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia terkait promosi layanan kesehatan berdasarkan Undang – Undant Kesehatan, Permenkes No. 1787 Tahun 2010, dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, menilai kesesuaian praktik promosi yang beredar dengan ketentuan hukum dan etika profesi, mengkaji peran informed consent dan kontak terapeutik dalam penggunaan data klinis pasien untuk kepentingan publikasi. Serta merumuskan model promosi kesehatan yang ideal. Penelitian ini meggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, serta dilengkapi observasi praktik promosi digital dan rujukan pedoman internasional seperti GMC, ASA, AHPRA, dan FTC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Indonesia secara tegas melarang penggunaan testimoni pasien dan promosi penjualan berupa diskon atau bonus dalam iklan layanan kesehatan, membatasi penggunaan foto before - after, dan mewajibkan adanya persetujuan khusus sebelum publikasi data klinis. Pelanggaran umum meliputi publikasi foto tanpa anonimisasi, klaim hasil yang memberi kesan jaminan keberhasilan, serta penggunaan format harga dicoret -diskon yang menyerupai promosi komersial. Kata kunci: promosi layanan kesehatan, foto before - after, testimoni pasien, promo harga, hukum kesehatan, etika profesi.
EVALUASI REGULASI HILIRISASI MINERBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) HAM
ABSTRAK Kebijakan hilirisasi mineral dan batubara merupakan strategi nasional dalam pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan energi dalam negeri. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan penerimaan negara, dan memperluas kesempatan kerja. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa ketidakpastian dan tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan lingkungan, serta dampak sosial-ekologis bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang. Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), hilirisasi semestinya tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat, akses informasi, dan partisipasi bermakna masyarakat terdampak. Selain itu, kontribusi hilirisasi terhadap pencapaian (SDG 3, SDG 8, SDG 12 dan SDG 13) untuk tujuan pembangunan nasional sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan dampak dan penerapan praktik pertambangan berkelanjutan. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dalam melakukan analisis kesesuaian kerangka regulasi hilirisasi dengan prinsip HAM dan agenda pembangunan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan perlunya penguatan kepastian hukum, transparansi, pengawasan lingkungan, dan mekanisme partisipasi publik agar hilirisasi benar-benar mendorong kesejahteraan sosial sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Kata kunci: hilirisasi minerba, HAM, SDGs, regulasi, keberlanjutan
MENJAMIN KEADILAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT (SUATU TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELAS RAWAT INAP STANDAR DI RSUD AERAMO)
ABSTRAK Sistem kelas rawat inap (kelas 1-3) di rumah sakit mitra BPJS menimbulkan ketidakadilan, karena kelas 3 selalu over kapasitas dengan fasilitas minim, serta menimbulkan stigma dan potensi diskriminasi sosial bagi peserta JKN. Kebijakan KRIS melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 yang mengatur 12 kriteria teknis, pencapaian secara nasional masih rendah, yaitu 54,1% rumah sakit hingga Juni 2025, menunjukkan adanya tantangan serius dalam implementasi kebijakan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan metode kualitatif deduktif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KRIS telah dibangun dalam kerangka hukum yang hierarkis dan progresif, sesuai asas lex superior, lex specilais dan lex posterior, yang menjamin kepastian hukum dan prinsip keadilan. Namun terdapat ambiguitas antara kewajiban mutlak pemenuhan 12 kriteria KRIS dan kewajiban transisi bertahap, yang berpotensi melemahkan kepastian hak peserta JKN. Implementasi di RSUD Aeramo menunjukkan kepatuhan parsial (sebagian) terhadap 12 kriteria. Selain itu kondisi over kapasitas kelas 3 dan defisit anggaran investasi. Dari perspektif keadilan KRIS merepresentasikan sintesis tiga paradigma klasik, Rawls (equal leberty dan difference principle), Radbruch (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum), serta Aristoteles (keadilan distributif dan korektif. Di RSUD Aeramo, prinsip keadilan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi karena masih dominannya ketimpangan dana keterbatasan fasilitas. Oleh karena itu diperlukan rekonsiliasi norma melalui Peraturan Menteri Kesehatan khusus KRIS, penguatan sanksi serta dukungan anggaran khusus rumah sakit daerah agar prinsip keadilan distributif dan non-diskriminatif dalam sistem jamiman kesehatan nasional dapat diwujudkan secara nyata. Kata kunci: KRIS, keadilan kesehatan RSUD Aeramo, Rawls, Radbruch, Aristoteles
PENDEKATAN INTERDISIPLINER DALAM STUDI PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM
ABSTRAK Konsep interdisipliner berkembang sejak pertengahan abad ke-20 sebagai pendekatan yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk memahami suatu persoalan secara komprehensif. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif-analitis guna mengeksplorasi pengaturan hak anak dalam Islam serta kaitannya dengan mekanisme perlindungan anak di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan via studi pustaka dari sumber primer, seperti Al-Qur'an, hadis, dan ajaran fikih, serta sumber sekunder meliputi jurnal, buku, dan peraturan nasional tentang perlindungan anak. Semua data diolah dengan teknik analisis isi (analisis konten) untuk mengungkap gagasan-gagasan pokok, menafsirkan makna normatif, dan menghubungkan ajaran Islam dengan konteks sosial dan hukum positif. Metode ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai landasan teologis dan implementasi perlindungan hak anak dalam kehidupan masyarakat. Dalam Studi Islam, pendekatan ini dipahami sebagai upaya menghubungkan ilmu agama dengan ilmu sosial, kemanusiaan, dan sains sehingga menghasilkan pemahaman yang koheren dan menyeluruh. Sementara itu, Islam dan Hukum Keluarga Islam Indonesia telah menetapkan seperangkat hak fundamental bagi anak, seperti hak hidup, pengakuan nasab, pengasuhan, pendidikan, nafkah, dan perlindungan dari kekerasan. Prinsip-prinsip tersebut diperkuat melalui nash al-Qur’an, hadis, serta regulasi nasional seperti UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Menggabungkan pendekatan interdisipliner dengan konsep perlindungan anak penting untuk menganalisis fenomena kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, yang merupakan pelanggaran serius terhadap amanat syari’ah dan hukum positif. Melalui metode tematik dan holistik, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak harus dipahami sebagai integrasi nilai wahyu, norma hukum, dan realitas sosial sehingga menghadirkan kerangka perlindungan yang lebih sistematis, menyeluruh, dan responsif terhadap kondisi kontemporer. Kata kunci: Hukum Keluarga Islam; Respon negara; Perlindungan anak; Pendekatan Interdisipliner
IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN LETTER C, GIRIK, DAN PETUK D DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum pemegang alas hak lama seperti girik, petuk, dan verponding setelah berlakunya PP 18 Tahun 2021, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, menggabungkan analisis yuridis normatif dan data empiris melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Partisipan utama adalah seorang ahli waris pemegang girik yang menghadapi hambatan administratif dan biaya dalam proses pendaftaran tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP 18/2021 menurunkan kedudukan alas hak lama dari alat bukti kepemilikan menjadi sekadar petunjuk pendaftaran setelah batas lima tahun, meskipun hak masyarakat tetap diakui selama penguasaan fisik dapat dibuktikan. Secara empiris, muncul tema penting berupa mispersepsi terhadap aturan baru, kekhawatiran kehilangan tanah, kendala pembiayaan sertipikasi, serta lemahnya posisi hukum pemilik girik dalam menghadapi potensi sengketa. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi PP 18/2021 hanya efektif apabila diikuti edukasi publik dan dukungan kebijakan berupa subsidi biaya pendaftaran tanah. Temuan ini memberikan kontribusi bagi penguatan regulasi pertanahan yang lebih inklusif dan perlindungan masyarakat, serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan mengenai efektivitas kebijakan di tingkat nasional. Kata kunci: kepastian hukum, pendaftaran tanah, hukum agraria.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Dunia Maya
ABSTRAK Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan bagi anak dalam mengakses internet, namun pada saat yang sama juga membuka peluang meningkatnya risiko kekerasan seksual di ruang digital, seperti praktik perawatan anak dan eksploitasi seksual secara berani. Anak-anak sebagai kelompok yang rentan sering kali menjadi sasaran kejahatan tersebut akibat keterbatasan pemahaman, kurangnya pengawasan, serta belum optimalnya kemampuan mengendalikan diri. Penelitian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual di ranah digital sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan model penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum dihimpun melalui penelusuran literatur dan dokumen hukum yang relevan, kemudian diolah dan diuraikan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pola pemaparan deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di ruang siber telah diatur dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun demikian, penerapannya belum berjalan secara optimal karena masih adanya kendala berupa belum adanya pengaturan khusus mengenai perawatan anak, rumitnya pembuktian digital, keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di ruang digital. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual, Dunia Maya.
Raden Ajeng Ferennata Aryaningrat Agistu
Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI ATAS PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI OLEH PT RAYON UTAMA MAKMUR: ANALISIS PRINSIP STRICT LIABILITY DAN POLLUTER PAYS DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN”
ABSTRAK Pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri merupakan salah satu permasalahan serius dalam pembangunan ekonomi modern. Aktivitas produksi yang melibatkan penggunaan bahan kimia dan pengelolaan limbah berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang merugikan masyarakat apabila tidak dikelola secara tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan prinsip strict liability dan polluter pays principle dalam hukum lingkungan Indonesia serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi atas pencemaran limbah industri yang dilakukan oleh PT Rayon Utama Makmur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip strict liability telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menetapkan tanggung jawab mutlak bagi pelaku usaha yang kegiatannya menggunakan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun. Sementara itu, polluter pays principle tercermin dalam kewajiban pelaku usaha untuk menanggung biaya ganti rugi dan pemulihan lingkungan akibat pencemaran. Dalam kasus PT Rayon Utama Makmur, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 4441 K/Pdt/2024 menyatakan perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran udara dan air sehingga diwajibkan membayar ganti rugi kepada masyarakat serta melakukan pemulihan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kedua prinsip tersebut telah diakomodasi dalam kerangka hukum nasional, penerapannya dalam praktik masih menghadapi tantangan terutama terkait pembuktian kausalitas dan efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi. Kata kunci: pertanggungjawaban korporasi, pencemaran lingkungan, strict liability, polluter pays principle.
IMPLIKASI PENENTUAN BATAS EKSPLOITASI AIR TANAH TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERDATA
ABSTRAK Penelitian ini menganalisis implikasi penentuan batas eksploitasi air tanah terhadap tanggung jawab perdata dalam hukum lingkungan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan batas eksploitasi air tanah berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya air berdasarkan daya dukung lingkungan serta menjadi dasar penilaian terjadinya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pelanggaran terhadap batas tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab perdata berupa ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Selain itu, penerapan prinsip strict liability dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperkuat mekanisme pertanggungjawaban tanpa pembuktian unsur kesalahan. Kendala utama dalam implementasi adalah kesulitan pembuktian kausalitas serta lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat untuk menjamin efektivitas perlindungan air tanah secara berkelanjutan serta mendukung pembangunan berkelanjutan dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan kepentingan masyarakat luas secara adil dan berkelanjutan optimal. Kata Kunci: Air Tanah, Batas Eksploitasi, Tanggung Jawab Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Strict Liability
EXAMINASI HUKUM TERHADAP UNDANG- UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA
ABSTRAK Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS mengenai prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial. Hal tersebut harus diatur secara detail. Pertama, karena menjadi peserta jaminan sosial merupakan suatu keharusan seluruh penduduk. Asas Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Prinsip gotong royong, nirlaba, dan dana amanat sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Point c dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS harus dipegang teguh bagi setiap warga negara Indonesia, karena iuran yang dibayarkan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri dalam memperoleh jaminan sosial, tetapi juga bermanfaat bagi penduduk lain. Oleh karena itu harus diatur mengenai pengenaan dan penerapan sanksi 30 kepada penduduk yang tidak mau mengikuti program atau tidak menjadi peserta jaminan sosial. Kedua, mengenai penduduk yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar premi atau iuran. Hal tersebut harus diberikan solusi dari Pemerintah Indonesia sebagai suatu negara yang menjamin kesejahteraan dan jaminan kesehatan setiap warga negaranya. Pemerintah dapat memberikan subsidi terhadap penduduk yang benar benar tidak mampu membayar premi atau iuran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Kata Kunci : Pancasila, Jaminan Sosial, BPJS, Undang-Undang, Judisial Revies, Negara Hukum dan Cita Hukum
LEGISLASI REUSAM/PERATURAN WALI NANGGROE OLEH KELEMBAGAAN WALI NANGGROE MELALUI KONSEP TAQNIN
ABSTRAK Kehadiran Lembaga Wali Nanggroe tidak lain karena semangat dari masyarakat Aceh dalam melestarikan adat dan budaya yang tertuang dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. LWN berwenang menetapkan Reusam/Peraturan, penetapannya sendiripun harus dirumuskan melalui konsep taqnin secara subtansional Reusam/Peraturan Lembaga Wali Nanggroe, kemduian jika melihat definisi Reusam sendiri dapat dikatakan bahwa proses legislasinya menggunakan hukum syariah (Hukum Islam), maka harus dapat diperjelas bahwa ada hal yang harus dipertimbangkan oleh Lembaga Wali Nanggroe dalam penetapan Reusam melalui konsep taqnin. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, pertama bagaimana kewenangan legislasi Lembaga Wali Nanggroe dalam menetapkan Reusam/Peraturan Wali Nanggroe dalam menjalankan fungsinya? kedua, bagaimanakah tinjauan konsep taqnin dalam penetapan Reusam/Peraturan Wali Nanggroe sebagai peraturan?. Metoede penelitian yang digunakan berjenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunujukan, kewenangan LWN yakni membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya, kewenangan atribusi ini dapat menghasilkan peraturan implementatif (reusam), tetapi hanya berlaku secara internal dan tidak memiliki kekuatan hukum umum seperti qanun atau peraturan daerah yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Taqnin dalam konteks penetapan reusam/peraturan wali nanggroe di Aceh merupakan sebuah proses legislasi yang berakar dari tradisi kodifikasi hukum Islam, reusam bukan hanya menjadi pengikat adat dan budaya lokal, melainkan juga instrumen formalisasi dan harmonisasi antara syariat Islam dengan sistem hukum nasional. Kata kunci: Legislasi, Reusam, Kelembagaan Wali Nanggroe, dan Taqnin
REGULASI DATA DAN HAK PRIVASI DI INDONESIA: APAKAH NEGARA MELAMPAUI BATAS DALAM PENGAWASAN DIGITAL?
ABSTRAK Artikel ini membahas regulasi data dan hak privasi di Indonesia dengan fokus pada keseimbangan antara pelindungan data pribadi dan kewenangan negara dalam pengawasan digital. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, artikel ini menelaah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersebut dirancang untuk melindungi data pribadi masyarakat, kewenangan negara yang luas dalam pengawasan digital berpotensi melampaui batas dan menimbulkan risiko pelanggaran hak privasi individu. Ketidakseimbangan regulasi, lemahnya mekanisme pengawasan independen, serta minimnya transparansi memperkuat potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah. Artikel ini menekankan pentingnya pembentukan lembaga pengawas independen, mekanisme transparansi, dan penguatan akuntabilitas agar pengawasan digital tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan kepastian hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia agar lebih adil, proporsional, dan akuntabel. Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi; Hak Privasi; Regulasi Indonesia; Pengawasan Digital.
IMPLEMENTASI RESTITUSI BAGI ANAK USIA DINI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN ANALISIS EFEKTIVITAS DAN HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Anak usia dini merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Di Indonesia, persoalan restitusi bagi anak korban kekerasan masih menghadapi berbagai kendala serius dalam implementasinya meskipun regulasi yang mengatur hak tersebut telah cukup komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum restitusi bagi anak korban kekerasan di Indonesia, mengkaji efektivitas implementasinya dalam praktik penegakan hukum, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan solusi dan rekomendasi kebijakan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, serta peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif restitusi telah tersedia, implementasinya masih sangat rendah akibat hambatan pada tiga dimensi: substansi hukum yang bersifat fakultatif, struktur penegakan hukum yang lemah, dan budaya hukum masyarakat yang belum mendukung. Perbandingan dengan sistem hukum Belanda dan Australia menunjukkan perlunya transformasi paradigma dari sistem berbasis hukuman menuju keadilan restoratif yang berpihak kepada korban. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi agar restitusi bersifat mandatory, penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan integrasi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
IMPLEMENTASI PENGAKUAN PENYAKIT KRONIS SEBAGAI DISABILITAS DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG PASCA PUTUSAN MK NOMOR 130/PUU-XXIII/2025
ABSTRAK Putusan Putusan MK Nomor 130/PUU-XXIII/2025 menandai perubahan penting dalam sistem hukum Indonesia dengan mengakui bahwa penyakit kronis dapat dikategorikan sebagai disabilitas fisik sepanjang memenuhi kriteria keterbatasan fungsional berdasarkan asesmen medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan kebijakan dari putusan tersebut, mengkaji perspektif medis dalam penanganan penyakit kronis sebagai disabilitas, serta membandingkan implementasinya dengan praktik di Australia, Kanada, dan Inggris. Pendekatan ini merupakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan, yang dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperluas definisi disabilitas dari pendekatan berbasis diagnosis menuju pendekatan berbasis fungsi, sehingga memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi penyandang penyakit kronis untuk memperoleh hak-haknya. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kesenjangan akses layanan kesehatan, belum adanya standar asesmen yang seragam, serta masih kuatnya stigma sosial. Dari perspektif medis, diperlukan penyesuaian dalam praktik klinis yang mencakup asesmen fungsional, pendekatan patient-centered care, dan penguatan layanan rehabilitasi. Sementara itu, studi komparatif menunjukkan bahwa negara lain telah memiliki sistem yang lebih terintegrasi, meskipun tetap menghadapi kendala dalam koordinasi layanan dan pembiayaan. Dengan demikian, implementasi pengakuan penyakit kronis sebagai disabilitas di Indonesia memerlukan penguatan regulasi turunan, standardisasi asesmen nasional, peningkatan kapasitas tenaga profesional, serta koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan. Kata kunci: penyakit kronis, disabilitas, Mahkamah Konstitusi, kebijakan kesehatan, asesmen fungsional
UPAYA MEMAKSIMALKAN PELAKSANAAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
ABSTRAK Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah guna mencegah tumpang tindih peraturan serta menjamin kesesuaian dengan sistem hukum nasional. Permasalahan yang sering terjadi adalah masih ditemukannya ketidaksesuaian materi muatan dan teknik penyusunan Perda, yang berdampak pada rendahnya implementasi regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya memaksimalkan pelaksanaan harmonisasi Raperda di Provinsi Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, melalui pengumpulan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kelembagaan, pelaksanaan harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham Gorontalo telah berjalan sesuai ketentuan dan didukung oleh peran perancang peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah sumber daya manusia, belum optimalnya Standar Operasional Prosedur (SOP), serta koordinasi antar lembaga yang belum maksimal. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas dan jumlah perancang, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, dalam konteks perkembangan terbaru, diperlukan inovasi melalui penerapan sistem e-harmonization berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas harmonisasi. Kesimpulannya, optimalisasi harmonisasi Raperda tidak hanya memerlukan penguatan aspek normatif, tetapi juga pengembangan kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan teknologi agar menghasilkan regulasi daerah yang harmonis, berkualitas, dan implementatif. Kata Kunci: Harmonisasi, Raperda, Perda
KOHABITASI SEBAGAI DELIK KESUSILAAN DALAM KUHP NASIONAL: TINJAUAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH
ABSTRAK Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai pembaruan hukum pidana Indonesia yang berlandaskan nilai Pancasila dan nilai umum yang hidup dalam masyarakat. Salah satu pembaruan penting adalah pengaturan kohabitasi sebagai delik kesusilaan dalam Pasal 412 KUHP Nasional. Ketentuan ini mengatur perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dan ditempatkan dalam kerangka perlindungan norma kesusilaan serta institusi keluarga. Pengaturan tersebut memunculkan diskursus mengenai batas legitimasi negara dalam mengatur moralitas publik serta relevansinya dengan tujuan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP Nasional dan menilainya berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menekankan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi mencerminkan orientasi perlindungan nilai moral dan keluarga, namun implementasinya memerlukan penegasan rumusan norma serta penerapan yang proporsional. Keseimbangan antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi kunci agar pengaturan kohabitasi selaras dengan tujuan hukum pidana nasional. Kata kunci: Kohabitasi, KUHP Nasional, Kriminalisasi
PEMBERATAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA: STUDI PUTUSAN NOMOR 124/PID.SUS/2024/PN PAL.
ABSTRAK Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi permasalahan serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang ditandai dengan tingginya angka pengulangan tindak pidana (residivisme), sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemidanaan serta penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku residivis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku residivis narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru serta untuk mengkaji implikasinya berdasarkan teori tujuan pemidanaan dalam perspektif utilitarian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberatan pidana terhadap residivis dalam putusan tersebut secara normatif telah diterapkan melalui pertimbangan keadaan yang memberatkan, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip individualisasi pidana dalam KUHP Baru karena hakim belum menguraikan secara komprehensif hubungan antara residivisme, tingkat kesalahan pelaku, dan efektivitas pidana sebelumnya. Selain itu, dalam perspektif utilitarian, pemberatan pidana memiliki legitimasi sebagai sarana pencegahan kejahatan, tetapi penerapannya belum sepenuhnya menunjukkan rasionalitas preventif karena tidak disertai analisis terhadap faktor penyebab pengulangan tindak pidana maupun upaya pembinaan yang berorientasi pada kemanfaatan sosial dan pencegahan kejahatan secara berkelanjutan. Kata kunci: Residivis, Narkotika, Utilitarianisme.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER SECARA ONLINE PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
ABSTRAK Di era digitalisasi yang terus berkembang pesat , kejahatan siber tidak lebih dari persoalan prosedural, melainkan telah berkembang menjadi ancaman nyata bagi harkat dan martabat perempuan. Salah satunya adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yakni segala tindak kekerasan yang memanfaatkan infrastruktur digital sebagai medium pelaksanaannya. Rekam jejak Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan pesat laporan KBGO dari tahun ke tahun, menunjukan betapa sangat penting pembaruan regulasi dalam hal ini. Ditetapkanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lazim disebut UU TPKS menjadi titik balik penting,hukum pidana Indonesia kini tidak lagi memandang kekerasan seksual hanya sebagai peristiwa fisik, melainkan juga mengakui dimensi digitalnya secara eksplisit. Tulisan ini mengkaji tiga persoalan pokok: pertama, bagaimana UU TPKS merumuskan larangan dan sanksi atas KBGO; kedua, mekanisme perlindungan apa yang tersedia bagi korban; dan ketiga, hambatan apa yang menghalangi implementasinya di lapangan. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan menyandingkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kajian menunjukkan bahwa Pasal 14-16 UU TPKS telah menjawab tidak adanya hukum yang selama ini tidak diatur, menetapkan ancaman sanksi lebih tegas, sekaligus membangun landasan perlindungan korban yang lebih kuat melalui jaminan hak korban, layanan pendampingan, dan mekanisme restitusi.Namun dengan demikian, pelaksanaannya masih terhambat oleh lemahnya kapasitas aparat, kuatnya pandangan menyalahkan korban, serta terbatasnya kemampuan forensik digital. Tulisan ini menyarankan pelatihan aparat yang sistemik, penguatan lembaga pendamping korban, Penyelarasan regulasi platform digital, dan pembentukan aturan pelaksanaan yang lebih operasional. Kata kunci : Perlindungan Hukum Pidana, Kekerasan Berbasis Gender, Kekerasan Seksual
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI TINDAK PIDANA SIBER
ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan sistem elektronik yang menuntut adanya pertukaran data pribadi. Kondisi ini di satu sisi memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas, namun di sisi lain menimbulkan kerentanan terhadap penyalahgunaan data pribadi yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi sebagai tindak pidana siber di Indonesia serta mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan data pribadi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana siber. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai lex specialis. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan penegakan hukum, pembuktian digital, dan koordinasi antar lembaga. Selain itu, bentuk penyalahgunaan data pribadi meliputi pencurian identitas, phishing, jual beli data ilegal, dan peretasan sistem elektronik. Seluruh bentuk tersebut menunjukkan bahwa kejahatan siber tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang serius terhadap perlindungan hak privasi individu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penegakan hukum, serta peningkatan literasi digital masyarakat Kata kunci: Data pribadi; tindak pidana siber, UU ITE, UU PDP, hukum pidana kejahatan siber
KEBEBASAN BERPENDAPAT BAGI WARGA NEGARA ASING DALAM AKSI DEMONSTRASI DI INDONESIA: ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAM DAN KEWENANGAN KEIMIGRASIAN
ABSTRAK Penelitian ini membahas kebebasan berpendapat bagi warga negara asing dalam aksi demonstrasi di Indonesia dengan menempatkan perlindungan hak asasi manusia dan kewenangan keimigrasian sebagai dua poros utama analisis. Persoalan muncul karena demonstrasi merupakan ekspresi demokratis yang dijamin hukum, tetapi keikutsertaan orang asing sering dipahami melalui lensa ketertiban umum, izin tinggal, pengawasan, deportasi, dan tindakan administratif keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menilai batas pembatasan hak, legitimasi tindakan aparat, serta ukuran proporsionalitas kewenangan imigrasi. Kajian menunjukkan bahwa warga negara asing tetap memiliki martabat dan perlindungan HAM selama berada di wilayah Indonesia, meskipun ruang partisipasi politiknya dapat dibatasi secara sah. Tindakan kepolisian dalam pengamanan demonstrasi dan tindakan imigrasi terhadap WNA harus ditempatkan dalam prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, akuntabilitas, dan non-diskriminasi. Deportasi atau pencabutan izin tinggal tidak boleh dijadikan respons otomatis atas ekspresi pendapat, melainkan harus didasarkan pada pelanggaran hukum yang jelas, pemeriksaan individual, dan jaminan prosedural. Penelitian ini menawarkan model harmonisasi antara perlindungan kebebasan sipil, hak atas rasa aman, dan fungsi pengawasan keimigrasian yang berbasis HAM. Kata kunci: Kebebasan Berpendapat; Warga Negara Asing; Demonstrasi; Hak Asasi Manusia; Keimigrasian.
TINJAUAN YURIDIS SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN PADA PD. BPR BKK PURWOKERTO CABANG KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS
ABSTRAK Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan hukum surat kuasa membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam aplikasinya pada PD. BPR BKK Purwokerto Cabang Kedungbanteng, dam untuk mengetahui dan menjelaskan dengan agunan tanah yang tidak dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Metode pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam tipe penelitian untuk menemukan hukum abstrakto dalam perkara in konkreto (penerapan hukum), Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Kekuatan hukum SKMHT dalam aplikasi pada PD. BPR BKK Purwokerto Cabang Kedungbanteng adalah bahwa SKMHT tersebut sah sepanjang surat kuasa tersebut langsung diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Terhadap debitur pinjamannya di atas Rp. 50.000.000 untuk nasabah pinjaman baru harus dibuatkan SKMHT oleh karena adanya kepentingan bank untuk mendapatkan kepastian hukum dan agar dapat diberikan hak istimewa/privilege dari kreditur-kreditur lainnya.Bagi agunan tanah yang tidak dibuatkan SKMHT mempunyai kekuatan hukum yang lemah jika dibandingkan dengan agunan tanah yang dibuatkan SKMHT, dan terhadap agunan yang tidak dibuatkan SKMHT dalam pelunasan piutangnya pihak kreditur akan menanggung resiko lebih besar karena bagi kreditur tersebut tentunya tidak mempunyai hak istimewa / privilage dari kreditur lain dalam pelunasan piutangnya. Kata kunci : tinjauan yuridis, surat kuasa, membebankan hak tanggungan
PENEGAKAN HUKUM KASUS PUNGLI DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) OLEH SATGAS SABER PUNGLI PROVINSI JAWA TENGAH DI JAWA TENGAH
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis aturan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Jawa Tengah. 2) menganalisis implementasi penanganan kasus Pungli terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ditangani oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Tengah. 3) menganalisis hambatan dan penyelesaiannya atas implementasi penanganan kasus Pungli terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ditangani oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian dilakukan dengan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa: 1) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap dan penetapan biaya pendaftaran diatur pada Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tatan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, dan dijabarkan lagi dengan Pergun/Perwal terkait pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Kata kunci : Penegakan Hukum, Pungli, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Satgas Saber Pungli
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP KELUARGA (INCEST) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
ABSTRAK Pada dasarnya, anak merupakan tunas bangsa yang hak-haknya harus terpenuhi agar dapat berkembang secara optimal sesuai martabat kemanusiaan. Namun, saat ini Indonesia berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual, khususnya pada anak di bawah umur. Kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga merupakan fenomena “gunung es” yang merengut hak asasi manusia dan martabat anak. Keluarga yang seharusnya menjadi pelindung seorang anak justru menjadi ancaman bagi tumbuh kembang anak. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab anak menjadi sasaran kekerasan seksual, kendala penegakan hukum, serta bentuk perlindungan hukum bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menunjukan bahwa pemberatan sanksi pidana sebesar sepertiga bagi pelaku yang memiliki hubungan kekeluargaan serta memberikan perlindungan khusus bagi korban. Walaupun regulasi telah diperketat, tetapi dalam praktiknya ada hambatan budaya tabu, budaya tutup mulut dalam keluarga yang dapat menghambat penegakan secara maksimal. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan pengawasan masyarkat serta optimalisasi Victim Trust Fund guna menjamin pemulihan hak-hak anak. Kata kunci : Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Incest, Hukum Pidana.
ANALISIS IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 46 TAHUN 2023 TERHADAP PENANGANAN KASUS PERUNDUNGAN (BULLYING) DI LINGKUNGAN SEKOLAH: STUDI KASUS PERUNDUNGAN SISWA SMPN 19 TANGERANG SELATAN
ABSTRAK Perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia meskipun telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kasus perundungan yang menyebabkan meninggalnya seorang siswa SMPN 19 Tangerang Selatan pada tahun 2025 memperlihatkan bahwa kekerasan di lingkungan sekolah masih terjadi secara berulang dan tidak terdeteksi sejak awal. Riset ini dimaksudkan untuk menelaah penerapan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dalam lingkungan sekolah, mengkaji kepastian hukum yang diberikan regulasi tersebut, serta menilai aspek keadilan dalam penerapannya. Penelitian memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan kasus. Capaian riset memperlihatkan bahwa Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 telah menyediakan mekanisme preventif dan mitigasi kekerasan yang cukup komprehensif melalui penyusunan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Ditemukan adanya permasalahan berupa kekosongan hukum terkait sanksi terhadap satuan pendidikan yang lalai, tumpang tindih pengaturan dengan Undang Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak, serta lemahnya implementasi regulasi di tingkat sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pemantanapan peraturan dan prosedur pemantauan agar target capaian perlindungan peserta didik dapat terealisasi secara optimal. Kata kunci: Bullying, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, Kepastian Hukum, Keadilan, Perlindungan Anak
PARADIGMA METODOLOGIS DAN EPISTEMOLOGIS PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM KONSTRUKSI KARYA ILMIAH AKADEMIK
ABSTRACT Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern telah secara signifikan memengaruhi dinamika penelitian akademis dan konstruksi pengetahuan ilmiah. Metodologi penelitian tidak lagi hanya dipahami sebagai prosedur teknis untuk mengumpulkan data, tetapi sebagai landasan epistemologis yang menentukan validitas, objektivitas, dan legitimasi karya ilmiah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis paradigma metodologis dalam perspektif epistemologi dan untuk meneliti peran konstruksi metodologis dalam membentuk karya ilmiah yang sistematis dan akuntabel secara akademis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan filosofis. Bahan penelitian terdiri dari sumber primer dan sekunder yang berasal dari buku-buku tentang metodologi penelitian, filsafat ilmu, epistemologi, jurnal ilmiah, artikel akademis, dan dokumen ilmiah relevan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi ilmiah, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan interpretatif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa metodologi penelitian berfungsi tidak hanya sebagai instrumen teknis tetapi juga sebagai kerangka epistemologis yang membentuk penalaran ilmiah dan legitimasi akademis. Penelitian kuantitatif menekankan pengukuran empiris, objektivitas, dan generalisasi statistik, sedangkan penelitian kualitatif berfokus pada makna, interpretasi, dan pemahaman kontekstual dari fenomena sosial. Selain itu, penelitian metode campuran menunjukkan integrasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menangani isu-isu kontemporer yang kompleks. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi metodologis dan kesadaran epistemologis sangat penting untuk meningkatkan integritas akademik, koherensi ilmiah, dan kualitas karya ilmiah di era digital dan kecerdasan buatan. Kata kunci: Paradigma Metodologis, Epistemologi, Penulisan Ilmiah, Penelitian Kualitatif, Penelitian Metode Campuran
TINJAUAN NORMATIF KEWAJIBAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM MENDETEKSI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF MODUS TAX EVASION
ABSTRAK Fenomena tax evasion lintas negara berkembang seiring globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi sistem keuangan internasional. Praktik tersebut sering dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang melalui proses layering untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal. Lembaga pembiayaan sebagai bagian dari lembaga jasa keuangan non-bank memiliki risiko tinggi dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang hasil penggelapan pajak karena aktivitas usahanya berkaitan dengan transaksi pembiayaan dan perputaran dana dalam jumlah besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan kewajiban lembaga pembiayaan dalam rezim anti pencucian uang serta implementasi upaya preventif dalam mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan yang mengarah pada modus tax evasion. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan memiliki kedudukan strategis sebagai pihak pelapor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, penerapan prinsip Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), dan Enhanced Due Diligence (EDD) menjadi instrumen utama dalam mendeteksi transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan penggelapan pajak. Namun demikian, implementasi pengawasan masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan teknologi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kompleksitas modus kejahatan keuangan digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kapasitas teknologi informasi, serta optimalisasi koordinasi antarinstansi guna meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tax evasion di Indonesia. Kata Kunci : Tax evasion, pencucian uang, lembaga pembiayaan, transaksi keuangan mencurigakan , APU PPT