REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL
Abstract
Full Text:
PDFReferences
Anggono, Bayu Dwi. 2014.Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, Konstitusi Pers: Jakarta.
Asshiddiqie, Jimly .dan M. Ali Safa’at.2006. Theory Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta.
Hanum, Fauziah. dkk, 2020. Pembelajaran Mata Kuliah Bahasa Indonesia Berwawasan Literasi di Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Era Globalisasi, Jurnal, Jurnal Education and development, Vol.8, (No.3), Edisi Agustus 2020, E.ISSN.2614-6061.
Huda, Syaiful. dalam tulisan Ardhito Ramadhan, Komisi X Minta PP 57/2021 Direvisi Karena Tak Wajibkan Pendidikan Pancasila, (online), Kompas.com, di unggah pada Jumat 16 April 2021, (https://nasional.kompas.com/read/2021/04/16/11351251/komisi-x-minta-pp-57-2021-direvisi-karena-tak-wajibkan-pendidikan-pancasila, di akses pada Sabtu 17 April 2021, Pukul 23.35 WIB).
Ibrahim, Johnny. 2012. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia; Malang.
Makarim, Nadiem Anwar dalam tulisan Dewi Nurita, Pancasila dan Bahasa Indonesia Hilang dari Kurikulum, Kemendikbud: Revisi PP, (online), Tempo.co, di unggah pada Jumat 16 April 2021, (https://nasional.tempo.co/read/1453245/pancasila-dan-bahasa-indonesia-hilang-dari-kurikulum-kemendikbud-revisi-pp, di akses pada Minggu 18 April 2021, Pukul 00.56 WIB).
Prabandani, Hendra Wahanu. 2018. Rekonstruksi Mekanisme Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, Jurnal, Undang: Jurnal Hukum, Vol.1, (No.1), 2018, ISSN 2598-7933.
Rahardjo, Satjipto. 2000.Ilmu Hukum, Cipta Aditya Bhakti: Bandung
Saraswati, Retno. 2009. Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal, Media Hukum, Vol. IX, (No.2), April-Juni 2009.
Sekertarian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676
Sekertarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
Sekertarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.
Sekertarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
DOI: https://doi.org/10.61689/jpehi.v2i01.227
Article Metrics
Abstract view : 759 timesPDF - 190 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.