NEGARA HUKUM, PEMENUHAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HAM (Telaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

Abstract

Dalam praktek perdagangan, Konsumen selalu diposisikan sebagai pihak yang kurang mendapat perhatian dari hukum. Fakta pelanggaran pada sejumlah peraturan sering merugikan Konsumen dan sangat berpotensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)  seperti ditetapkan dalam UURI No.39 Tahun 1999 Tentang HAM. Untuk mewujudkan Negara Hukum, kondisi pengabaian perlindungan Konsumen yang telah berjalan bertahun-tahun itu telah diupayakan negara dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), tetapi fakta  masih diterapkan secara diskriminatif. Berdasarkan uraian di atas, ada pertanyaan mendasar apakah Indonesia sebagai Negara Hukum sudah sepenuhnya mewujudkan perlindungan Hukum kepada Konsumen dan apakah ada korelasi perlindungan Konsumen dengan pelanggaran HAM. Pada dasarnya hubungan Pelaku Usaha (Produsen) dengan Konsumen merupakan hubungan yang bersifat ketergantungan, saling membutuhkan,  konsekuensinya masing-masing mempunyai hak kewajiban yang sudah diatur dalam UUPK, sehingga tercipta perekonomian  yang sehat. Berdasarkan pengaturan hak dan kewajiban Konsumen dengan Pelaku Usaha tampak bahwa perlindungan bagi Konsumen sangatlah kuat, sehingga diharapkan dapat memberikan kedudukan yang sejajar antara Konsumen dan Produsen (Pelaku Usaha) yang selama ini dianggap tidak seimbang. Bahkan secara tegas dinyatakan dengan UUPK dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen dalam melindungi diri. bahkan dalam UUPK ditetapkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan Konsumen