PENGEMBANGAN SISTEM EVALUASI KINERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) UNTUK MENINGKATKAN POTENSI PENDAPATAN DESA DI KABUPATEN PANDEGLANG

Kriswanto Kriswanto

Abstract


Selama 70 tahun sudah Negara Indonesia membangun dalam berbagai bidang nnamun tanpa disadari telah menciptakan residu masalah pembangunan di pedesaan. Pembangunan yang   selama ini lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi justru menciptakan kesenjangan antar wilayah yang semakin besar. Investasi dan sumber daya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah Hiterland mengalami pengurasan sumber daya yang berlebihan. Sebagai ilustrasi ketimpangan yang terjadi antar desa-kota, wilayah Indonesia timur dan barat, dan wilayah Jawa dan luar Jawa.

Saat ini di tengah menguatnya focus pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan daerah, melalui berbagai langkah telah dan akan terus di programkan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk keseriusan dalam mempercepat pembangunan daerah diantaranya melalui pendekatan anggaran. Di sisi lain peran anggaran yang didistribusikan oleh pemerintah pusatt kepada daerah tentu dikelola oleh pemerintah daerah di samping keberadaan anggaran daerah yang diperoleh melalui pendapatan asli daerah (PAD).

Melalui pendekatan struktur pemerintahan daerah, unit terkecil dari pemerintahan daerah ialah desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Desa, dalam kerangka tujuan pembangunan daerah dipandang sebagai objek yang akan dibangun. Pembangunan desa akan berimplikasi terhadap kemajuan daerah sehingga konsentrasi pembangunan desa dalam berbagai pendekatan menjadi penting untuk ditingatkan.

Dalam struktur pemerintah desa, guna mempercepat pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat maka dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang fokus terhadap upaya meningkatkan keterampilan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang sebagai instansi pemerintah daerah yang menaungi lembaga kemasyarakatan desa, dalam Pasal 94 ayat 3 dari Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan “Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa”.

Full Text:

PDF

References


Budi Winarno, 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi), Yogyakarta : Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3

Corrado, Frank. M. 2004, Berkomunikasi Dengan Karyawan, Cetakan Pertama, PPM : Jakarta.

Dye,Thomas R., 1992. Understanding Public Policy. New Jersey : Englewood Cliffs

Eaton, Joseph W. 1986, Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional Dari Konsep Ke Aplikasi, UI Press, Jakarta.

Grigg, Neil, 1988. Infrastrucmre Engineering and Management. John Wiley and Sons.

Hasibuan, Melayu. S.P. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit. Bumi Aksara. Jakarta.

Jones,Charles 0. 1984. Pengentar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta : Rajawali Press

Kodoatie, Robert, 2005. Pengantar Manajemen Infrastrukmr. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Machendrawati, Nanih dan Agus Ahmad Syali’i. 2001. Pengembangan Masyarakat Islam, Ideologi, Strategi Sampai T radisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, Mohammad. 2009. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Jakarta: Nadi Pustaka.

Mulyono, Deddy. 2001. Perencanaan dan Pengendalian Program pembangunan. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Moleong, L.J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nystorm and Sturbuck, ed. 1981. Hand Book of Organization Design. Oxford : University Press

Pabundu, Moh. Tika. 2006. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, Cetakan pertama. PT Bumi Aksara: Jakarta.

Rahmat, Abdul. 2003. Andragogi dan Pengembangan Masyarakat, Jurnal PMI Vol 1 No. 1. September.

Robbins dan Judge. 2008. Perilaku Organisasi, Edisi Duabelas, Penerbit Salemba Empat: Jakarta.

Siagian, Sondang. P. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, PT Bumi Aksara: Jakarta

Sunyoto Usman, 2004, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono.2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta

Sutoro Eko, 2002, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.

Wibowo. 2007. Manajemen Kinetja, Edisi Kedua, Penerbit Raja Grafmdo Persada: Jakarta.

Winamo, Budi. 2003, Komparsi Organisasi Pedesaan Dalam Pembangunan, Media Presindo.

Jakarta Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta : Salemba Empat.


Article Metrics

Abstract view : 11 times
PDF - 1 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.